JOGJA, PIJARNEWS.COM–Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) ke-7 secara daring/online dan luring dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (@umyogya ) menetapkan Mochammad Yana Aditya, S.E., Akt., M.M. sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KAUMY Periode 2021-2025, Ahad (12/11/2021).
Achmad Zulfikar, S.IP., M.Si., M.H., Sekretaris Pengda KAUMY Sulawesi Selatan dan Juru Bicara KAUMY Sulsel untuk Munas KAUMY ke-7 menyampaikan ucapan selamat kepada Ketum KAUMY terpilih dan menyampaikan harapannya agar gagasan, rekomendasi dan evaluasi yang mengemuka di forum dapat menjadi catatan bagi pengurus baru.
“Tentu harapan saya sebagai Alumni agar tema Munas KAUMY ke-7 yakni Sinergi Alumni di Era Pandemi dapat termanifestasi dalam program prioritas Ketua Umum terpilih. Dalam forum Munas juga mengemuka gagasan, rekomendasi dan evaluasi, semoga diakomodir untuk organisasi KAUMY lebih baik ke depannya,” ungkap Achmad Zulfikar yang akrab disapa Azkar yang juga alumni Hubungan Internasional UMY angkatan 2010.
Selain itu, KAUMY Sulsel juga berharap bahwa politik gagasan yang diusung dan telah nyatakan sebelum Munas dapat diakomodasi dalam kepengurusan baru.
“Diharapkan agenda pengembangan kawasan Timur Indonesia dapat menjadi salah satu program prioritas kepengurusan baru mencakup pengembangan multi dimensi diantaranya Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah & ‘Aisyiyah (PTMA) yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Serta multi sektor yakni Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Budaya dan Politik,” ungkap Achmad Zulfikar yang juga tergabung dalam Keluarga Awardee LPDP UMY.
Adapun rincian agenda pengembangan kawasan Timur Indonesia ini akan bersinergi dan berkolaborasi tidak hanya dengan Alumni UMY di KTI tetapi juga dengan pemangku kebijakan di masing-masing daerah dan juga PTMA yang ada di KTI.
“Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan dapat merepresentasikan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia,” ungkap Azkar yang juga Peneliti Kebijakan Publik. (rls)